LABUHA, Lintaskieraha–Dunia pendidikan di Kabupaten Halmahera Selatan tengah dihadapkan pada isu besar yang menyita perhatian para tenaga pendidik. Ratusan kepala sekolah tingkat SD dan SMP dikabarkan terancam dinonaktifkan dari jabatannya.
Kabar ini mencuat usai pernyataan tegas Kepala Dinas Pendidikan Halmahera Selatan, Siti Khotijah, S.Pd., M.Pd., terkait penataan jabatan kepala sekolah yang belum memiliki kualifikasi akademik Strata Satu (S1).
Pernyataan tersebut bukan sekadar wacana, Dinas Pendidikan menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari penyesuaian terhadap regulasi nasional tentang standar kualifikasi kepala sekolah, di mana minimal harus berpendidikan S1.
“Semua kepala sekolah yang belum memiliki gelar S1 akan dievaluasi secara bertahap sesuai aturan yang berlaku. Ini bagian dari penataan, bukan tindakan mendadak,” ujar Siti Khotijah.
Data Mengejutkan, Ratusan Kepsek Belum S1 Informasi yang beredar di internal dunia pendidikan menyebutkan bahwa jumlah kepala sekolah SD dan SMP di Halmahera Selatan yang belum menyandang gelar S1 mencapai angka ratusan orang. Mereka tersebar di berbagai kecamatan, mulai dari wilayah daratan hingga kepulauan.
Sebagian besar kepala sekolah tersebut diketahui telah mengabdi cukup lama, bahkan ada yang telah menjabat lebih dari satu dekade. Pengalaman mereka di lapangan tidak diragukan, namun secara administrasi belum memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan pemerintah.
Kondisi ini menimbulkan kegelisahan di kalangan kepala sekolah. Banyak di antara mereka yang berharap pemerintah daerah memberikan ruang kebijakan, seperti kesempatan menyelesaikan pendidikan S1 tanpa harus langsung kehilangan jabatan.
Bukan Hukuman, Tapi Penyesuaian Regulasi Dinas Pendidikan menegaskan bahwa kebijakan ini bukanlah bentuk sanksi atau hukuman terhadap kepala sekolah. Langkah tersebut murni sebagai penyesuaian terhadap regulasi dan upaya peningkatan profesionalisme tata kelola pendidikan.
Menurut Disdik, kepala sekolah memiliki peran strategis bukan hanya sebagai pengelola sekolah, tetapi juga sebagai manajer pendidikan yang dituntut memahami administrasi, manajemen, hingga kebijakan pendidikan modern.
“Standar ini bukan dibuat oleh daerah, tetapi amanat regulasi nasional yang harus dijalankan,” tegas sumber di Dinas Pendidikan.
Potensi Perombakan Besar
Jika evaluasi ini dijalankan secara konsisten, maka dalam waktu dekat Halmahera Selatan berpotensi mengalami perombakan besar dalam struktur kepemimpinan sekolah dasar dan menengah pertama. Jabatan kepala sekolah di banyak satuan pendidikan bisa saja mengalami pergantian secara serentak.
Situasi ini menjadi perhatian publik, karena dikhawatirkan dapat mempengaruhi stabilitas manajemen sekolah, terutama di wilayah terpencil yang selama ini bergantung pada figur kepala sekolah lama yang telah memahami kondisi sosial masyarakat setempat.
Harapan Solusi Transisi Sejumlah kalangan pendidikan berharap pemerintah daerah tidak hanya fokus pada evaluasi, tetapi juga menyiapkan skema transisi yang adil. Misalnya, memberikan batas waktu bagi kepala sekolah untuk menuntaskan studi S1, atau tetap mempertahankan jabatan dengan status sementara sambil menyelesaikan pendidikan.
Kebijakan yang terlalu cepat tanpa solusi dinilai bisa menimbulkan keguncangan di dunia pendidikan daerah.
Kini, perhatian tertuju pada langkah lanjutan Dinas Pendidikan Halmahera Selatan, Apakah evaluasi ini akan berujung pada pencopotan massal, ataukah ada kebijakan transisi yang lebih bijak bagi para kepala sekolah yang telah lama mengabdi namun terkendala
kualifikasi akademik Yang jelas, isu ini telah menjadi perbincangan hangat di kalangan pendidik, dan berpotensi menjadi salah satu kebijakan paling besar dampaknya di sektor pendidikan Halmahera Selatan tahun ini. (Red)
