LABUHA, Lintaskieraha–Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat sistem ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat di daerah.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerbitan Surat Perintah Tugas Nomor 300.1.1/42/SATPOL PP tertanggal 3 Maret 2026 untuk pelaksanaan pengambilan dan validasi data Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.
Langkah ini dinilai strategis dalam memastikan validitas dan akurasi data anggota LINMAS sebagai dasar penyusunan program pembinaan, peningkatan kapasitas, hingga perencanaan anggaran Tahun Anggaran 2026. Penguatan basis data menjadi fondasi penting dalam mendukung kebijakan berbasis data (data-driven policy) di sektor ketenteraman dan perlindungan masyarakat.
Dua Pejabat Senior Diterjunkan
Berdasarkan surat tugas tersebut, dua pejabat senior diturunkan langsung untuk memimpin proses pendataan di lapangan, yakni Wardi Amin, S.Sos, selaku Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Kapala seksi kerjasama Linmas) Yasim Mener, selaku Penata Layanan Operasional.
Keduanya dijadwalkan melaksanakan tugas selama tiga hari, mulai 4 hingga 6 Maret 2026, dengan fokus pada verifikasi jumlah personel, sebaran wilayah tugas, serta kondisi kesiapsiagaan anggota LINMAS di tingkat desa dan kelurahan.
Koordinasi Langsung dengan Jajaran Satpol PP Halsel Dalam rangka memperkuat sinergi dan koordinasi, tim provinsi juga melakukan pertemuan resmi di ruang kerja Satpol PP Pemerintah Daerah Halmahera Selatan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Satpol PP Halmahera Selatan, Rustam Salmon, S.E., M.Si.
Sekretaris Satpol PP, Frans Fofoki
Kepala Bidang Penegakan Perda, Irfan zam-zam Pertemuan ini membahas mekanisme teknis pengambilan data, sinkronisasi database, serta strategi pembinaan dan penguatan kapasitas anggota LINMAS di tingkat kabupaten.
Langkah Strategis Perkuat Ketahanan Sosial LINMAS memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat. Selain membantu pengamanan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan, anggota LINMAS juga kerap dilibatkan dalam penanganan bencana, pengendalian situasi darurat, hingga mendukung penegakan ketertiban umum di tingkat lokal.
Karena itu, pembaruan dan validasi data dinilai mendesak agar pemerintah memiliki gambaran riil terkait Jumlah aktif anggota LINMAS Sebaran personel per desa/kelurahan Tingkat kesiapan dan kebutuhan pelatihan Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung
Dengan data yang akurat, program pembinaan dapat dirancang lebih tepat sasaran, termasuk pelatihan peningkatan kapasitas, penguatan disiplin, hingga pengadaan perlengkapan operasional.
Wujud Keseriusan Pemerintah Daerah
Turunnya tim khusus ini juga menjadi bagian dari implementasi regulasi yang menjadi dasar kerja Satpol PP serta dukungan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Pendekatan jemput bola yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Maluku Utara mencerminkan pola kerja aktif dan responsif, sekaligus memperkuat koordinasi vertikal antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
Diharapkan, hasil pendataan ini tidak hanya menghasilkan database yang valid dan terintegrasi, tetapi juga memperkuat profesionalisme aparatur LINMAS sebagai garda terdepan ketenteraman masyarakat.
Dengan sinergi yang semakin solid antara provinsi dan kabupaten, upaya menjaga stabilitas sosial dan ketertiban umum di Halmahera Selatan diyakini akan semakin optimal dan berkelanjutan. (Red)
