LABUHA, Lintaskieraha–Puluhan pegawai honorer yang bekerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Selatan mengeluhkan nasib mereka yang hingga kini belum menerima gaji selama hampir satu tahun. Kondisi ini memicu keresahan sekaligus kekecewaan mendalam di kalangan para pegawai yang selama ini tetap menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, namun hak mereka justru belum juga dipenuhi.
Para honorer tersebut mengaku hidup dalam tekanan ekonomi yang berat. Tanpa penghasilan tetap selama berbulan-bulan, sebagian dari mereka terpaksa mengurangi kebutuhan dasar keluarga, bahkan tidak sedikit yang harus berutang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Salah satu pegawai honorer yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa situasi ini sudah berlangsung cukup lama tanpa kejelasan yang pasti dari pihak terkait. “Sudah hampir satu tahun gaji kami belum dibayarkan. Kami tetap bekerja seperti biasa, tapi hak kami tidak jelas kapan akan diberikan,” ujarnya dengan nada kecewa.
Menurutnya, kondisi ini sangat memukul kehidupan keluarga para honorer. Banyak di antara mereka yang memiliki tanggungan anak dan kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi setiap hari. Tanpa gaji, mereka hanya bisa berharap pada bantuan keluarga atau terpaksa meminjam uang dari kerabat maupun teman.
“Kami juga manusia, punya keluarga yang harus diberi makan. Kadang kami harus berutang di warung hanya untuk beli beras,” tambahnya.
Keterlambatan pembayaran gaji honorer ini pun mulai menjadi sorotan di tengah masyarakat. Sejumlah pihak menilai kondisi tersebut tidak seharusnya terjadi, apalagi para pegawai honorer tetap menjalankan tugasnya membantu operasional di lingkungan Dinas Perhubungan, mulai dari pengaturan transportasi hingga berbagai tugas pelayanan lainnya.
Situasi ini juga memunculkan kritik terhadap pengelolaan anggaran dan perhatian pemerintah daerah terhadap tenaga honorer. Banyak yang menilai para tenaga honorer sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan ketika terjadi persoalan administrasi atau keterlambatan anggaran.
Seorang tokoh masyarakat setempat menilai pemerintah daerah harus segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait persoalan tersebut. “Kalau memang ada kendala anggaran atau administrasi, sampaikan secara transparan. Jangan sampai para honorer yang bekerja untuk pemerintah justru menjadi korban ketidakjelasan,” ujarnya.
Lebih jauh, kondisi ini juga memicu perdebatan di kalangan masyarakat mengenai perlakuan terhadap tenaga honorer di lingkungan pemerintahan. Tidak sedikit yang menilai keberadaan mereka sering dimanfaatkan untuk menutup kekurangan tenaga kerja, namun kesejahteraannya justru kurang mendapat perhatian serius.
Di sisi lain, para pegawai honorer berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini. Mereka tidak menuntut lebih, hanya berharap hak mereka yang sudah lama tertunda bisa segera dibayarkan.
“Yang kami minta hanya gaji kami dibayar. Itu saja sudah cukup untuk membantu kami bertahan hidup,” kata salah satu honorer.
Jika persoalan ini terus berlarut-larut tanpa kejelasan, bukan tidak mungkin akan menimbulkan gelombang kekecewaan yang lebih besar dari para tenaga honorer.
Banyak pihak kini menunggu sikap dan langkah tegas dari pemerintah daerah Halmahera Selatan untuk segera menyelesaikan polemik ini, sebelum kepercayaan para pegawai dan masyarakat semakin terkikis. (Red)
