LABUHA, Lintaskieraha–Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional dan menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto, kini menuai sorotan di Kabupaten Halmahera Selatan. Sejumlah kalangan masyarakat mendesak agar pengurus dan pelaksana program di daerah tersebut diperiksa menyusul keluhan terkait kualitas makanan yang disajikan dalam beberapa waktu terakhir.
Program MBG yang bertujuan meningkatkan asupan gizi anak sekolah, menekan angka stunting, serta membantu keluarga kurang mampu, sejatinya mendapat sambutan positif saat pertama kali diluncurkan. Di berbagai sekolah di Halmahera Selatan, pembagian makanan bergizi sempat menjadi momen yang dinanti para siswa.
Namun belakangan, muncul keluhan dari sejumlah orang tua dan pihak sekolah. Mereka mempertanyakan kualitas menu yang dinilai tidak konsisten, mulai dari rasa, kebersihan, hingga variasi makanan yang dianggap kurang memenuhi standar gizi seimbang.
“Tujuan program ini sangat baik. Tapi kalau kualitasnya menurun, tentu perlu ada evaluasi. Jangan sampai anak-anak jadi korban,” ujar salah satu wali murid di Labuha yang enggan disebutkan namanya.
Dugaan Kelalaian dan Transparansi Anggaran Sorotan tidak hanya tertuju pada kualitas makanan, tetapi juga pada aspek pengelolaan dan transparansi anggaran. Sejumlah aktivis lokal menilai perlu ada audit terbuka untuk memastikan bahwa dana program benar-benar digunakan sesuai peruntukan.
“Kalau memang tidak ada masalah, silakan dibuka secara transparan. Siapa penyedia bahan makanan? Bagaimana proses pengawasannya? Ini penting agar tidak menimbulkan kecurigaan,” kata seorang pegiat sosial di Halmahera Selatan.
Desakan pemeriksaan ini disebut sebagai langkah preventif, bukan tuduhan langsung. Masyarakat berharap ada klarifikasi resmi dari pihak pengelola MBG tingkat kabupaten untuk meredam spekulasi yang berkembang di media sosial.
Pemerintah Daerah Diminta Turun Tangan
Sejumlah pihak meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program di lapangan Pengawasan dinilai harus diperketat, terutama dalam proses distribusi dan penyajian makanan di sekolah-sekolah.
“Program ini menyangkut kesehatan anak-anak. Tidak boleh ada kompromi soal mutu dan kebersihan,” tegas seorang tokoh pemuda setempat.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pengurus MBG di Halmahera Selatan terkait isu yang berkembang. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.
Harapan Masyarakat Di tengah polemik yang muncul, masyarakat tetap berharap program MBG dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan awalnya. Program ini dinilai sangat membantu, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang kerap berangkat sekolah tanpa sarapan.
Warga berharap evaluasi yang dilakukan nantinya bersifat konstruktif dan tidak menghambat keberlangsungan program. Jika ditemukan kekurangan, mereka meminta agar segera diperbaiki tanpa menunggu polemik meluas.
“Yang kami inginkan sederhana anak-anak mendapatkan makanan sehat, bergizi, dan aman untuk dikonsumsi,” ujar seorang guru sekolah dasar di wilayah Bacan.
Kontroversi ini menjadi pengingat bahwa program besar berskala nasional memerlukan pengawasan ketat hingga ke daerah. Transparansi, akuntabilitas, dan komitmen pada kualitas menjadi kunci agar tujuan mulia meningkatkan gizi generasi muda benar-benar terwujud di Halmahera Selatan. (Ruslan)
